LPSE Go Open Source: Kebersamaan Mewujudkan Kemandirian e-Procurement

Dalam Forum Diskusi yang digelar oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Jumat 18 Oktober 2013, telah disosialisaikan kiat LKPP untuk mengembangkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) versi 5 secara terbuka dengan motto “LPSE Go Open Source, Membangun Kebersamaan Mewujudkan Kemandirian dalam e-Procurement“.

lpse-go-open-source2-20131018_640

Diskusi yang dimoderator oleh Wini Charita (Presenter TV One) menampilkan narasumber pakar Open Source I Made Wiryana, Teddy Sukardi (Praktisi TI), Andik Yulianto (IT Development Dit. e-Procurement LKPP) dan Rusmanto Maryanto (AOSI) yang masing-masing mengutarakan pentingnya peranan Open Source dalam kaitannya dengan e-Procurement.

Acara dibuka oleh Bapak Ikak G. Patriastomo selaku Deputi Bidang Monitoring Evaluasi & Pengembangan Sistem Informasi LKPP, yang menyampaikan pesan mengenai seberapa jauh peran strategis LKPP sebagai penyelenggara LPSE dalam upaya menyejahterakan Bangsa. Sebagai gambaran berupa angka disebutkan bahwa Rp. 400 Triliun dari sekitar Rp. 800 Triliun pengadaan pemerintah yang sekarang diproses melalui sistem LPSE, diperkirakan berhasil diselamatkan sebesar 10-11 persen atau kurang lebih Rp. 40 Triliun dana pemerintah. Angka tersebut belum terhitung penghematan disisi vendor atau peserta lelang sebagai akibat dari kemudahan proses yang diberikan oleh sistem LPSE dibandingkan sistem manual.

Bapak I Made Wiryana membahas proses pengembangan secara Open Source dan mengambil contoh dari pengalamannya membangun aplikasi eGovernment untuk propinsi Aceh. Sementara Bapak Teddy Sukardi menjelaskan tentang Perkembangan e-Procurement dan signifikansi sistem pengadaan secara open source bagi kredibilitas pengadaan di Indonesia. Bapak Andik Yulianto menyampaikan Rencana proyek pengembangan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik berbasis open source, yang dilanjutkan oleh Bapak Rusmanto Maryanto dengan pencerahan mengenai pilihan lisensi untuk FOSS (Free Open Source Software).

Juga dijelaskan bahwa sistem LPSE yang ada sekarang pada hakekatnya hanya mengelektronikkan proses manual sesuai dengan prosedur yang berlaku saat ini. Pada sistem LPSE baru (versi 5) yang akan dikembangkan secara terbuka (Open Source) nantinya dapat diperbaiki proses bisnisnya dengan prosedur yang lebih efektif yang memberi kemudahan peserta dan penyelenggara lelang, sementara tetap menjamin pengadaan yang kredibel, akutanbilitas, aman dan transparan. Semua masukan, baik dari komunitas pengguna, penyelengangara dan pengembang akan menjadi sangat berharga untuk dipertimbangkan.

Bertolak dari kenyataan bahwa masih banyak kalangan masyarakat yang belum tahu dan menyadari bahwa sistem pengadaan baru secara elektronik dapat mendukung adanya transparasi, kredibilitas dan akutanbilitas. Kepercayaan masyarakat terhadap praktik pengadaan di Indonesia, juga masih belum tertanam secara merata.

Untuk menanggapi hal itu, LKPP sebagai lembaga pengemban amanat pengadaan, merasa bertanggung jawab dalam langkah sosialisasi, terutama diiringi dengan upaya Direktorat e-Procurement LKPP yang saat ini tengah bertekad untuk mengembangkan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Versi 5 terbaru berbasis open source bekerjasama dengan Asosiasi Open Source Indonesia (AOSI). Dengan demikian masyarakat dapat turut terlibat dalam pengembangan aplikasi pengadaan pemerintah, sehingga menjadikannya lebih transparan. Upaya sharing pendapat dalam satu Forum Diskusi Open Source bertema “LPSE Go Open Source” ini diharapkan tidak sekedar sebagai ajang sosialisasi, tapi juga sebagai langkah awal atau inisiasi terbentuknya komunitas pengembang SPSE berbasis open source.

Menarik untuk dicermati adalah latar belakang dari sebuah Pengadaan barang/jasa pemerintah yang menjadi isu sensitif dalam masyarakat. Lebih dari itu, keterkaitan yang erat antara pengadaan barang/jasa pemerintah dengan kesejahteraan rakyat menjadikan isu ini senantiasa naik ke permukaan dan menarik untuk dibicarakan.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lebih dari 70% kasus penyimpangan di Indonesia terjadi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Banyaknya kasus penyimpangan dalam bidang pengadaan diakui telah menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengadaan pemerintah di Indonesia. Karena itu, perbaikan dalam mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi salah satu upaya yang diprioritaskan pemerintah dalam reformasi pengadaan. Sebuah sistem pengadaan yang baru merupakan senjata pemerintah menuju pengadaan bersih dan kredibel.

Upaya tersebut jelas tertuang dalam Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012, sebagai perubahan atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selain itu, Instruksi Presiden No. 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 juga mewajibkan setiap K/L/D/I untuk melaksanakan seluruh/ sebagian kegiatan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-Procurement) melalui LPSE.

Selain proses pengadaan yang lebih efektif, transparan, dan aman, e-Procurement juga menjamin efisiensi baik dari segi waktu maupun anggaran dalam proses pengadaan. Demikian dikutip dari penjelasan yang disampaikan LKPP terkait dengan acara ini.

Buku Panduan: Pengembangan VMS SPSE versi 5

Serah terima Panduan Pengembangan LPS Berbasis Komunitas

Pada kesempatan di ajang yang sama, secara resmi telah diserahterimakan sebuah buku putih yang disusun Tim AOSI dengan bantuan Tim LKPP, yang utamanya membahas tentang pengembangan perangkat lunak berbasis komunitas dan pengembangan VMS untuk SPSE versi 5 sebagai kegiatan awal. Buku juga mengandung referensi berkaitan dengan pendekatan Open Source dan pengembangan secara terbuka secara bertahap, baik dari sisi hukum dan lisensi, maupun metodologi pengelolaan pengembangan software Agile berdasarkan kerangka kerja Scrum. Buku yang diserah terimakan Bapak Rusmanto mewakili AOSI kepada Bapak Ikak (LKPP) tersebut merupakan langkah awal dari sebuah tantangan batu batu ujian implementasi yang jauh lebih besar. Untuk itu, Bapak Ikak selaku Pengarah menandaskan, bahwa “bukti” sekecil apapun adalah lebih penting dari pada “wacana” sebesar apapun.