LKPP dan AOSI Kembangkan Sistem e-Procurement Secara Terbuka

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sepakat menjalin kerja sama dengan Asosiasi Open Source Software (AOSI) untuk membangun sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah “generasi baru” secara terbuka. Bersama sistem yang dibangun secara terbuka, baik dari sisi pemrograman maupun proses bisnisnya, diharapkan tersedia sebuah sistem transparan yang lebih mudah dipantau publik.

aosi_lkpp1_20130520_640

Nota kesepahaman pengembangan SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) v.5 Berbasis Komunitas ditandatangani oleh pimpinan kedua lembaga, ketua LKPP Bapak Agus Rahardjo dan ketua AOSI Ibu Betti Alisjahbana, di Hotel Bidakara Jakarta, Senin (20-05-2013) bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional ke 105.

Lewat kerjasama dengan AOSI, ketua LKPP Agus Rahardjo mengatakan, bahwa semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dapat berkontribusi dalam pengembangannya dan melakukan pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah.

Dari sekitar 400 Triliun Rupiah dana yang dibelanjakan pemerintah setiap tahunnya, jumlah pengadaan pemerintah yang diproses menggunakan SPSE pada tahun 2012 baru sekitar 138 Triliun, dan menurut LKPP telah berhasil menyelamatkan pengeluaran pemerintah sebesar 15 Triliun. Pada saat ini baru 571 instansi pemerintah dan BUMN yang menggunakan SPSE, yang nyaris seluruhnya telah memanfaatkan teknologi Open Source, menggunakan sistem operasi Linux (beragam distribusi) kecuali satu server yang menggunakan Solaris. Di lingkungan pemerintahan negara-negara ASEAN, LKPP berhasil dua kali mendapatkan penghargaan dari FutureGov dan terpilih sebagai pemenang di kategori Technology Leadership.

aosi_lkpp2_20130520_640

Kerjasama kedua pihak meliputi pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) versi 5, yang rencananya akan diluncurkan pada tahun 2014. Sementara sistem yang ada belum dianggap optimal (mengelektronikkan prosedur manual), SPSE dengan konsep baru ini diharapkan mampu memangkas semua prosedur lama yang kurang efektif, sekaligus membantu peserta lelang meninimalkan biaya pengadaan yang pada ujungnya berdampak positif bagi semua pihak.

Tentang LKPP:
Sebagai sebuah lembaga kebijakan, fokus utama LKPP adalah mengembangkan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibagi dalam 4 fungsi utama, yaitu (1) menyusun regulasi, (2) mengembangkan SDM pengadaan, (3) mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi serta e-Procurement, dan (4) bimbingan teknis, advokasi, serta bantuan hukum.

Tentang AOSI:
AOSI adalah asosiasi berbadan hukum menghimpun organisasi-organisasi pencinta, penggiat, pengembang, pemakai, pendidik, pelaku bisnis dan semua pendukung Open Source skala nasional yang bekerja sama, bahu membahu membangun sinergi guna mencapai sukses bersama. Diresmikan dan berdiri sejak 30 Juni 2008, AOSI merupakan asosiasi yang sah dan memiliki sejumlah program terencana untuk mendorong pengembangan teknis dan bisnis Open Source di Indonesia. AOSI melibatkan pihak pemerintah membahas program dan regulasi guna meningkatkan akselerasi perkembangan pemanfaatan Open Soure di semua lapisan masyarakat NKRI.

2 Comments

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s