VBB OpenStreetMap Tingkatkan Layanan Transportasi Publik

Salah satu contoh positif pemanfaatan peta open source OpenStreetMap adalah peta hidup (LiveMap) bagi warga pengguna “Jaringan Transportasi Terpadu VBB” (Verkehrsverbunds Berlin Brandenburg) yang beroperasi di wilayah negara bagian Berlin dan Brandenburg di Jerman. Peta hidup yang telah daring tersebut, mempublikasikan kepada warga pengguna angkutan umum, data posisi dari setiap angkutan umum melalui internet yang mudah diakses via ponsel pintar secara real-time.

Peta Hidup VBB 2014-02-18

Walaupun jadwal keberangkatan kendaraan umum pada setiap halte di negara tersebut cukup akurat, kehadiran peta hidup sangat membantu warga dalam mengoptimal waktu perjalanan mereka  lebih efisien dan efektif. Menggunakan peta hidup berbasis OpenStreetMap yang diluncurkan dinas transportasi VBB, ditawarkan data real-time dari beberapa operator transportasi yang satu dengan lainnya “nyambung”, tentang posisi keberadaan dan pergerakan setiap bus, kereta api maupun feri yang sedang beroperasi.

Pengguna yang ingin mendapatkan gambaran tentang lalu lalang kendaraan umum di sekitarnya, maka penampilan peta hidup semacam ini sangat berguna. Dari pada menelusuri jadwal tertera di halte, buku atau situs yang statis, pengguna segera dapat mengambil keputusan menuju halte alternatif yang paling tepat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Secara real-time juga diperhitungkan keterlambatan dan laju perjalanan dari kendaraan yang diinginkan.  Simak Lalu lintas kendaraan umum di Berlin saat ini secara real-time.

Informasi yang disediakan peta dinamis VBB di kota Berlin, termasuk semua perjalanan transportasi publik saat ini, meliputi 13.000 halte dan stasiun pemberhentian dari sekitar 1.000 trayek di lingkungan VBB terdiri dari kereta regional, S-Bahn (kereta dalam kota), U-Bahn (kereta bawah tanah), trem, bus, feri, termasuk juga transportasi kereta jarak dari dan menuju ke Berlin.

Kecuali itu, peta hidup yang masih berstatus beta ini juga menampilkan jadwal dan ketepatan waktu berhenti di setiap halte. Posisi perjalanan kendaraan yang ditampilkan secara real-time diperhitungkan berdasarkan posisi antara dua halte yang sedang ditempuh.

LPSE Go Open Source: Kebersamaan Mewujudkan Kemandirian e-Procurement

Dalam Forum Diskusi yang digelar oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Jumat 18 Oktober 2013, telah disosialisaikan kiat LKPP untuk mengembangkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) versi 5 secara terbuka dengan motto “LPSE Go Open Source, Membangun Kebersamaan Mewujudkan Kemandirian dalam e-Procurement“.

lpse-go-open-source2-20131018_640

Diskusi yang dimoderator oleh Wini Charita (Presenter TV One) menampilkan narasumber pakar Open Source I Made Wiryana, Teddy Sukardi (Praktisi TI), Andik Yulianto (IT Development Dit. e-Procurement LKPP) dan Rusmanto Maryanto (AOSI) yang masing-masing mengutarakan pentingnya peranan Open Source dalam kaitannya dengan e-Procurement.

Acara dibuka oleh Bapak Ikak G. Patriastomo selaku Deputi Bidang Monitoring Evaluasi & Pengembangan Sistem Informasi LKPP, yang menyampaikan pesan mengenai seberapa jauh peran strategis LKPP sebagai penyelenggara LPSE dalam upaya menyejahterakan Bangsa. Sebagai gambaran berupa angka disebutkan bahwa Rp. 400 Triliun dari sekitar Rp. 800 Triliun pengadaan pemerintah yang sekarang diproses melalui sistem LPSE, diperkirakan berhasil diselamatkan sebesar 10-11 persen atau kurang lebih Rp. 40 Triliun dana pemerintah. Angka tersebut belum terhitung penghematan disisi vendor atau peserta lelang sebagai akibat dari kemudahan proses yang diberikan oleh sistem LPSE dibandingkan sistem manual.

Bapak I Made Wiryana membahas proses pengembangan secara Open Source dan mengambil contoh dari pengalamannya membangun aplikasi eGovernment untuk propinsi Aceh. Sementara Bapak Teddy Sukardi menjelaskan tentang Perkembangan e-Procurement dan signifikansi sistem pengadaan secara open source bagi kredibilitas pengadaan di Indonesia. Bapak Andik Yulianto menyampaikan Rencana proyek pengembangan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik berbasis open source, yang dilanjutkan oleh Bapak Rusmanto Maryanto dengan pencerahan mengenai pilihan lisensi untuk FOSS (Free Open Source Software).

Juga dijelaskan bahwa sistem LPSE yang ada sekarang pada hakekatnya hanya mengelektronikkan proses manual sesuai dengan prosedur yang berlaku saat ini. Pada sistem LPSE baru (versi 5) yang akan dikembangkan secara terbuka (Open Source) nantinya dapat diperbaiki proses bisnisnya dengan prosedur yang lebih efektif yang memberi kemudahan peserta dan penyelenggara lelang, sementara tetap menjamin pengadaan yang kredibel, akutanbilitas, aman dan transparan. Semua masukan, baik dari komunitas pengguna, penyelengangara dan pengembang akan menjadi sangat berharga untuk dipertimbangkan.

Bertolak dari kenyataan bahwa masih banyak kalangan masyarakat yang belum tahu dan menyadari bahwa sistem pengadaan baru secara elektronik dapat mendukung adanya transparasi, kredibilitas dan akutanbilitas. Kepercayaan masyarakat terhadap praktik pengadaan di Indonesia, juga masih belum tertanam secara merata.

Untuk menanggapi hal itu, LKPP sebagai lembaga pengemban amanat pengadaan, merasa bertanggung jawab dalam langkah sosialisasi, terutama diiringi dengan upaya Direktorat e-Procurement LKPP yang saat ini tengah bertekad untuk mengembangkan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Versi 5 terbaru berbasis open source bekerjasama dengan Asosiasi Open Source Indonesia (AOSI). Dengan demikian masyarakat dapat turut terlibat dalam pengembangan aplikasi pengadaan pemerintah, sehingga menjadikannya lebih transparan. Upaya sharing pendapat dalam satu Forum Diskusi Open Source bertema “LPSE Go Open Source” ini diharapkan tidak sekedar sebagai ajang sosialisasi, tapi juga sebagai langkah awal atau inisiasi terbentuknya komunitas pengembang SPSE berbasis open source.

Menarik untuk dicermati adalah latar belakang dari sebuah Pengadaan barang/jasa pemerintah yang menjadi isu sensitif dalam masyarakat. Lebih dari itu, keterkaitan yang erat antara pengadaan barang/jasa pemerintah dengan kesejahteraan rakyat menjadikan isu ini senantiasa naik ke permukaan dan menarik untuk dibicarakan.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lebih dari 70% kasus penyimpangan di Indonesia terjadi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Banyaknya kasus penyimpangan dalam bidang pengadaan diakui telah menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengadaan pemerintah di Indonesia. Karena itu, perbaikan dalam mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi salah satu upaya yang diprioritaskan pemerintah dalam reformasi pengadaan. Sebuah sistem pengadaan yang baru merupakan senjata pemerintah menuju pengadaan bersih dan kredibel.

Upaya tersebut jelas tertuang dalam Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012, sebagai perubahan atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selain itu, Instruksi Presiden No. 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 juga mewajibkan setiap K/L/D/I untuk melaksanakan seluruh/ sebagian kegiatan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-Procurement) melalui LPSE.

Selain proses pengadaan yang lebih efektif, transparan, dan aman, e-Procurement juga menjamin efisiensi baik dari segi waktu maupun anggaran dalam proses pengadaan. Demikian dikutip dari penjelasan yang disampaikan LKPP terkait dengan acara ini.

Buku Panduan: Pengembangan VMS SPSE versi 5

Serah terima Panduan Pengembangan LPS Berbasis Komunitas

Pada kesempatan di ajang yang sama, secara resmi telah diserahterimakan sebuah buku putih yang disusun Tim AOSI dengan bantuan Tim LKPP, yang utamanya membahas tentang pengembangan perangkat lunak berbasis komunitas dan pengembangan VMS untuk SPSE versi 5 sebagai kegiatan awal. Buku juga mengandung referensi berkaitan dengan pendekatan Open Source dan pengembangan secara terbuka secara bertahap, baik dari sisi hukum dan lisensi, maupun metodologi pengelolaan pengembangan software Agile berdasarkan kerangka kerja Scrum. Buku yang diserah terimakan Bapak Rusmanto mewakili AOSI kepada Bapak Ikak (LKPP) tersebut merupakan langkah awal dari sebuah tantangan batu batu ujian implementasi yang jauh lebih besar. Untuk itu, Bapak Ikak selaku Pengarah menandaskan, bahwa “bukti” sekecil apapun adalah lebih penting dari pada “wacana” sebesar apapun.

LKPP Ajak Masyarakat Kembangkan LPSE Bersama Secara Open Source

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengajak mayarakat dalam upaya mengembangkan LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) secara terbuka. Dalam acara bertemakan “LPSE Go Open Source“, LKPP mengundang masyarakat dan komunitas pengembang Open Source untuk berpartisipasi dalam Forum Diskusi:

  • Hari/Tanggal : Jumat/ 18 Oktober 20 13
  • Waktu : 13.00 -17.00 WIB
  • Tempat : Ambhara Hotel Jakarta Ruang Rajawali Lt. I
    JI. Iskandarsyah Raya No. I, Jakarta
  • Agenda : Forum diskusi open source & ajang temu komunitas penggerak open source.

Proses Open Source untuk pengembangan LPSE versi 5 telah dipersiapkan sejak bulan Mei 2013 dan akan terus bergulir secara terbuka. Silakan bergabung dan hadir untuk menyampaikan saran Anda dalam Forum diskusi tersebut. “Mari Membangun Sistem Pengadaan Yang Kredibel, Untuk Sejahterakan Bangsa!

LPSE Go Open Source

Ketum AOSI Terima Satyalancana Wira Karya dari Presiden RI

Satyalancana Wira Karya untuk Betti AOSI

Dalam upacara memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke 68 di Gedung Kementrian Kominfo, Ibu Betti Alisyahbana selaku Ketua Umum Asosiasi Open Source Indonesia (AOSI) telah mendapatkan kehormatan untuk menerima penghargaan berupa “Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya dari Presiden RI.”

Tanda Penghargaan yang disematkan oleh Menkominfo itu, diberikan atas kontribusi yang sangat berarti bagi Indonesia dalam memajukan Teknologi Informasi.

Tanda penghargaan ini tentunya untuk kita semua para penggiat Open Source. Selamat untuk kita semua!“, telah disampaikan dengan  penuh semangat oleh Ibu Betti kepada segenap jajaran pengurus dan tentunya anggota, terutama bagi komunitas penggiat dan pengembira Open Source Indonesia yang secara langsung telah memberikan kontribusinya selama ini.

Ubuntu Pertimbangkan “Rolling Release”

Kernel Team Manager: Leann Ogasawara

Kernel Team Manager: Leann Ogasawara

Pengembang Ubuntu mempertimbangkan kemungkinan sistem peluncuran edisi Ubuntu yang saat ini diperbaharui dua kali dalam setahun menjadi modus “Rolling Release” seperti halnya yang diterapkan pada distribusi Arch Linux, Gentoo, Semplice, Siduction dan Linux Mint Debian Edition (LMDE).

Rencana pengembang Ubuntu yang dipaparkan oleh Kernel Team Manager Leann Ogasawara dari Canonical, untuk berpaling ke modus rawat jalan (Rolling Release) tersebut, sejatinya sudah didiskusikan internal sejak lama.

Sedikit berbeda dengan distro lainnya seperti Arch yang menerbitkan ISO sebulan sekali dengan perbaikan dan peningkatan secara bertahap, maka Ubuntu merilis edisi “All New” Ubuntu berupa versi LTS (Long Term Support) dengan jarak waktu penerbitan setiap 2 tahun sekali dan menberikan dukungan seperti layaknya versi LTS (5 tahun). Antara dua rilis LTS rencananya akan disisipkan dua kali penerbitan, atau satu kali kurang dari apa yang berlangsung sampai saat ini, sementara untuk perawatan setiap saat menyediakan paket-paket software yang mana saja yang secara berkala telah rampung.

Bila rencana ini disepakati, maka mulai penerbitan LTS berikutnya pada Ubuntu 14.04 LTS setiap 2 tahun sekali pengguna memperoleh installer baru, ungkap Leann Ogasawara pada menit ke 40 dalam Video Google Hangout yang dipancarkan via Youtube.

Masih belum jelas adalah dampak dari model rilis rawat jalan ini bila ia jadi diterapkan. Secara teknis, menurut Ogasawara, pelaksanaan Rolling Release tidak ada masalah. Namun, bagaimana nanti reaksi pengguna Ubuntu dan dampaknya terhadap pengembangan Ubuntu selanjutnya, hal itu masih perlu dirembukkan lebih lanjut.

Perawatan berjalan ala “Rolling Release” tersebut, disamping memiliki keuntungan, juga kelemahan. Dengan modus rawat jalan, pengguna akan memperoleh peningkatan software lebih cepat dan lebih dini, tanpa perlu menunggu jadwal rilis berikutnya. Dibalik keuntungan itu, terbuka peluang atas kemungkinan terkontaminasi dengan kekliruan yang tersembunyi pada setiap peningkatan, karena belum menjalani ujicoba yang rinci, seperti pada rilis dengan prosedur regular. Untuk menangkal terjadinya hal semacam itu, diperlukan infrastruktur pengujian baru yang lebih ekstensif. Menurut Ogasawara, pada saat ini di laboratorium pengembangan Ubuntu, setiap hari dilakukan uji coba semacam Smoke Tests, yaitu pengujian dengan beban tinggi untuk mengetahui kehandalan sebuah software yang dikembangkan.

Pengembang “kluwekOgasawara dalam pemaparannya, juga menjebutkan bahwa Ubuntu akan menyediakan kernel versi baru yang ditargetkan untuk dipasang di versi Ubuntu yang lebih kuno. Upaya ini merupakan tindak lanjut dari diskusi para pengembang yang berlangsung di ajang Ubuntu Developer Summit pada bulan Juni 2012 lalu. Sebagai contoh adalah versi kernel Linux 3.6 yang saat ini terpasang di Ubuntu 12.10 telah di port mundur agar bisa dipasang di Ubuntu 12.04 LTS dan kernel ini rencananya merupakan kernel standar pada rilis peningkatan di Ubuntu 12.04.2 mendatang. Dengan demikian, pengguna Precise Pangolin bisa turut menikmati driver-driver versi yang lebih baru yang tertanam di versi kernel-kernel terkini.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 179 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: